Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tahapan pencalonan Pilkada 2018 akan dimulai di bulan Januari 2018. Jajaran pengawas daerah diminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan yang rentan terjadinya sengketa pemilihan ini.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tahap III di Jakarta, Minggu (12/11/2017) malam.
Dewi berharap tidak ada sengketa yang terjadi di Pilkada 2018. Namun, kata Dewi, berdasarkan pengalaman di Pilkada 2015 maupun 2017, hampir semua provinsi terdapat sengketa.
"Sebagai lembaga yang punya kewenangan menyelesaikan sengketa, maka harus siap menghadapi jika terjadi sengketa. Pahami regulasi secara baik bagaimana cara menyelesaikan sengketa," jelas Dewi.
Dewi meminta kepada semua jajaran pengawas untuk menjalankan tugas secara profesional sehingga dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. "Keadilan Pemilu memiliki hakikat yang sangat tinggi dalam membangun peradaban Pemilu di republik ini. Dan sudah tugas kita membangun peradaban Pemilu," terangnya.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar juga meminta pengawas untuk menjalankan kewenangan dengan baik dan benar. "Jalani tugas dan kewenangan sesuai aturan. Pengawas harus paham apa yang menjadi tugasnya dan bekerja secara profesional," ujar Fritz.
Sementara Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja juga meminta jajaran pengawas untuk mempersiapkan diri dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019. "Penyelesaian sengketa dan penanganan administrasi Pemilu jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Di Pemilu ada proses mediasi dan adjudikasi," pungkasnya.
Sumber: web bawaslu
No comments:
Post a Comment