Panwaslu Sebagai Penjaga Moral Pemilu by Jul

Setiap pagelaran pesta demokrasi di setiap daerah pastinya akan selalu menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar. Meski PR itu tampak nyata, namun seluruh elemen bangsa ini seolah tak berdaya menyikapi masalah tersebut. PR yang selalu membayangi yakni maraknya pelanggaran pemilu, salah satunya praktik politik uang atau yang sering di sebut Money Politik.

Selalu saja ada celah yang masih bisa dimainkan untuk tetap melakukan politik uang dalam setiap pemilu meskipun segala daya dan upaya telah dilakukan untuk membendung dan membasmi praktik haram tersebut antara lain dengan membuat undang-undang dan peraturan.

Karena begitu susahnya mengatasi masalah tersebut, sebagian masyarakat pesimistis dan menyebut praktik politik uang adalah penyakit kronis yang susah disembuhkan. Bahkan ada yang ekstrem menyebutkan bahwa praktik politik uang sudah ada sejak kita belum dilahirkan dan tak mungkin dihapus dari bumi pertiwi ini.

Pandangan pesimistis tersebut sudah saatnya dibuang jauh-jauh dari benak masyarakat, khususnya para penyelenggara Pemilu. Hal ini penting untuk menumbuhkan semangat optimisme membangun sistem demokrasi yang benar-benar bersih dan bermartabat di negeri ini.

Ada dua hal yang mendasari suburnya praktik politik uang. Pertama, mental peserta Pemilu yang belum siap untuk kalah bertarung. Peserta Pemilu belum siap bersaing secara sportif sesuai dengan aturan yang berlaku. Peserta yang memiliki mental seperti ini sangat berpotensi melakukan praktik politik uang.

Faktor kedua yakni adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan para pemimpin menyebabkan masyarakat muak. Banyaknya pemimpin yang mengingkari janji saat berkampanye menjadi penyulut utama munculnya sikap apatisme masyarakat dalam setiap pesta demokrasi. Alhasil, para calon pemimpin itu berupaya membujuk masyarakat agar mau memilih dengan imbalan uang.

Sebagian besar masyarakat yang terjerumus ke dalam lembah money politic itu belum memahami dampak negatif dari politik uang. Keterbatasan informasi terhadap dampak negatif itu menjadikan mereka berfikir instan dan cenderung egois.

Inilah yang menjadi tugas Pengawas Pemilu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak negatif dari money politic. Panwaslu harus mampu memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat tentang arti penting Pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan politik yang harus dilakukan Panwaslu disemua level.

Menebar virus kebaikan itu tentu membutuhkan mental yang tangguh demi terwujudnya Pemilu yang bermartabat.

Panwaslu semata-mata tidak saja bekerja tentang pengawasan. Lebih dari itu, Panwaslu adalah penjaga moral Pemilu. Baik atau buruknya proses Pemilu sangat ditentukan oleh peran aktif Panwaslu dalam mengawal tahapan Pemilu.

Sebagai penjaga moral Pemilu, Panwaslu harus berpijak pada hati nurani dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan berdampak pada setiap kebijakan dalam menangani permasalahan Pemilu.

Terakhir, setiap anggota Panwaslu disemua tingkatan harus memiliki sikap profesional, jujur, adil dan mandiri. Tangkas dalam bekerja, Tegas dalam menindak.
Salam awas

Oleh : Julkifli La Ode
Kordiv Organisasi dan SDM

Share: