Tugas Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan bertugas:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang

    terdiri atas:

   1 .mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,

   2. mengoordinasikan, menyuuperfisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan

       Pemilu di wilayah kecamatan,

   3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;

   4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;

   5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu

       Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

       dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

   6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

   7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan

       menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

   1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

   2. pelaksanaan kampanye;

   3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

   4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

   5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara

       dari TPS sampai ke PPK;

   6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

   7. pergerakan surat tabul,asi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan

   8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana

    diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

   1. putusan DKPP;

   2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

   3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;

   4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

   5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut

       serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal

    retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Panwaslu Kecamatan berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap

    pelaksanaan peraturan

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil

    pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai

    hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta

    dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah

    mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan

    sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

    undangan ;

e. meminta batran keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan

    penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;

f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu

    Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota;

g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu

    Keluratran/Desa; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PANWASLUKECAMATAN BERKEWAJIBAN:

a. bersikap adil ddam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hrgas pengawas Pemilu pada

    tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan

    Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebuhrhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu (bupaten/Kota berkaitan dengan dugaan

    pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan

    tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Share: